Angkatan Muda Adonara (AMA) Jakarta, satu komunitas yang menghimpun anak muda asal Adonara, Flores, NTT, Minggu ( 30 Mei 2021) melakukan diskusi ‘zoom meeting’ yang diikuti ratusan peserta masyarakat Adonara diaspora. Diskusi publik daring itu mengusung tema “Peran Pemkab Flotim dalam Menghadapi Bencana Adonara, 4 April 2021”.
Turut hadir Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, SH. M.H, Asisten I Bidang Pemerintahan Flores Timur, Abdul Razak Jakra, SH, Ketua AMA Jakarta, Rivan Waran, Anggota DPRD Flotim, Yos Paron Sabon dan Rofin Kabelen, Relawan Tite Hena -Kontas Jakarta, Andreas Soge, Ketua Oi Adonara - Yani Dosinaen dan sejumlah peserta asal Adonara lainnya.
Ketua AMA Jakarta, Rifan dalam sambutan mengawali diskusi daring itu mengatakan diskusi ini semata-mata untuk membicarakan atau wacana tentang kondisi peran pemda Flotim dalam menghadapi bencana yang membawa korban jiwa dan harta. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memperbaiki hal yang kurang terjadi selama ini dan mengarah kepada perbaikan.
Andreas Soge, relawan Tite Hena, Kontas Jakarta yang mengawali penjelasannya mengatakan penanganan awal bencana di 31 desa dari 7 kecamatan di Adonara itu memunculkan sikap ‘gagap’ Pemda Flotim. Gagap itu terlihat ketika awal bencana tidak ada data korban, kerusakan dan tanpa ada dapur umum. Nah, hal inilah yang menimbulkan kemarahan Kemensos di lokasi pengungsian di Waiwerang. -
Setelah tampil ‘gagap’ menerima kritikan lewat media massa daring dan cetak juga media sosial Pemda agak membaik, sehingga menghimpun sejumlah relawan dari berbagai daerah dan bekerja sama. Banyak relawan yang memberikan hati dan tenaga untuk membantu para korban. Ia menyebut para mahasiswa dari luar kota, masyarakat Adonara di Papua, NTB, Jakarta, dan tempat -tempat lainnya. -
Kegagapan Pemda Flotim diakui anggota Wakil Ketua DPRD Flotim, Yos Paron Sabon (F PKB) bahwa memang awal-awal bencana antara pemda tidak terlihat koordinasi antar beberapa pihak. Sabon mengatakan dalam konteks panggilan sebagai dewan ia mengunjungi tempat bencana tidak lama setelah itu. Selanjutnya dalam tataran pernah kelembagaan seminggu setelah itu dibawa dalam rapat bersama dengan Pemda untuk segera melakukan hal-hal untuk mengatasi para korban. Kemudian dalam bidang politik anggaran sejak 30 November telah disahkan APBD dari angka 8 % peruntukkan bagi penanganan covid dan pemulihan ekonomi.
‘’Secara kelembagaan kami membuat rekomendasi kepada pemerintah daerah Flotim untuk mengajukan anggaran ke pusat untuk memberikan kepada 72 korban meninggal dan 2 korban lainnya yang tidak ditemukan mendapat santunan dari Kemensos, dan hal itu sudah dilakukan,’’ jelasnya.
Anggota DPRD Flotim lainnya, Rofin Kabelen, sehubungan dengan bantuan langsung tunai kepada korban bencana, sebelum bencana terjadi Pemda memiliki dana 6,5 milyar rupiah. Namun seperti dikatakan, uang itu telah dipakai sebelum bencana itu terjadi karena ada bencana rob di sejumlah wilayah lain di Flores Timur.
Willy Dasion yang ikut hadir dalam diskusi daring menanyakan kepada Aisten I Flotim apakah ada bantuan dana darurat untuk korban terdampak. Dana darurat itu penting karenauntuk perbaikan rumah dan pemulihan ekonomi. Di bagian lain ia juga mengapresiasi pemerintah dan DPR yang hadir memberikan pemaparan dan langkah-langkah yang dilakukan dalam diskusi itu.
Seperti yang pernah diinformasikan Pemda akan memberikan kepada korban bencana, dana sebesar Rp 500.000/ bulan hanya saja sampai kini dana itu belum bisa direalisasikan. Jumlah dana sebesar itu praktis tidak memenuhi kebutuhan namun diharapkan bantuan itu bisa terwujud.
Asisten I Bidang Pemerintahan Flores Timur, Abdul Razak Jakra,SH mengatakan dana bantuan bersumber dari Pemda Flotim hingga saat ini pihaknya masih membicarakan lebih lanjut. Sementara untuk korban meninggal dunia dan hilang itu memang sudah mendapatkan santunan sebesar 15 juta rupiah. ‘’Nanti setelah ini kami akan mengundang pihak -pihak lain untuk bisa menyalurkan bantuan ini, sesuai dengan kemampuan uang daerah,’’ katanya.
Berbagai pihak menyayangkan hal itu, bencana yang telah lewat hampir dua bulan itu, Pemda masih hanya tataran membicarakan dan terus membicarakan. Willy Dasion mengatakan rumah mereka rusak, usaha ekonomi tidak berjalan, namun bantuan hanya sebatas wacana di media sosial saja.
Berbagai pertanyaan mencuat misalnya seputar pelatihan untuk tenaga relawan, pendampingan psikologi pasca bencana, batas akhir pemilihan korban sampai dengan relokasi warga yang masih menyisakan kesimpangsiuran. Jawaban yang diberikan Pemkab Flotim rata-rata hanya sebatas wacana, kalau pun ada bukti saat ini sedang dibangun pemukiman bagi korban yang ada di Waiwerang dan desa Nelelamadiken, Ile Boleng.
Sementara itu Wakil Bupati Flotim, Agustinus Payong Boli, SH, M.H ketika memberikan tanggapan soal ‘kegagapan’ mengatakan, kalau dikatakan Pemda Flotim diskusi ini kalau ada yang kurang kita tambahkan dan yang sudah baik kita lanjutkan. Ini adalah ruang yang baik, tidak saling menyalahkan apalagi menjatuhkan. Sebagai pemerintah penting juga memberikan klarifikasi terhadap informasi yang berkembang. Dikatakan memang ada kelemahan ya, tapi ini butuh peran semua pihak.
‘’Sebagai pemerintah dalam menghadapi bencana bertanggung jawab penuh untuk menjaga kemaslahatan hidup masyarakat Flores Timur, termasuk penanggulangan bencana itu berdasarkan pada aturan dalam negara,’’katanya.
Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan yang sudah ikut membantu para korban. Wakil Bupati Flotim menceritakan bencana yang terjadi sebelum tanggal 4 April, yaitu badai rob di wilayah Adonara Barat, setelah itu menyusul bencana di Waiwerang dan Desa Nelelamadiken yang merupakan bencana terparah.
Peran pemerintah keterlibatan pemerintah, soal kelambatan Pemda mengakuinya , namun setelah itu kita terus melakukan pelayanan terus-menerus secara baik hingga hari ini. ‘’Kalau toh dalam pelaksanaan penanganan masih kurang ya itu biasa, dan butuh peran juga dari pihak swasta,’’ katanya.
Pengalaman itu sudah lewat dan saat ini mulai memasuki transisi sampai Oktober 2021. Mulai saat ini dicanangkan pembangunan 300 unit rumah untuk korban /warga terdampak bencana. Dalam masa proses pembangunan unit rumah itu warga akan mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan sebesar 500.000/ bulan.
Berkaitan penanganan bencana di Adonara tampaknya Flotim harus dipecut. Saban hari warga Flotim yang suka bermedia sosial mengeritik melalui media sosial dan itu diakui Wakil Bupati Flotim. Semoga suara -suara yang penuh harap melalui webinar, diskusi daring memberikan manfaat bagi pelaksanaan penanganan masa - masa mendatang. *** Konrad Mangu
.jpeg)
0 Komentar