Banyak Faktor Sebabkan Keterlembatan Pengadaan BMHP

 

  

Lewoleba, Gagas   Indonesia Satu .com- Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Herman Yoseph Taran Piraq, S.Kep.NS  menegaskan   kekosongan stok Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang saat ini terjadi di sejumlah puskesmas di Kabupaten Lembata lebih disebabkan karena berbarapa faktor termasuk masalah  perbedan harga, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan e-katalog. Harga pada e- Katalog jelas Piraq, lebih tinggi dari pada yang ada di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Selain perbedaan harga, beberapa jenis obat yang dibutuhkan belum tayang  di e-katolog. Bahkan pada proses lelang BMHP mengalami hambatan karena dalam tahap pertama e-katalog tak ada satupun penyedia yang mengkonfirmasi, meskipun sudah diminta sebelumnya. Bahkan setelah dilelang, tidak ada satupun rekanan yang melamar karena harga satuan yang terlalu rendah. Selanjutnya, setelah dilakukan penyesuaian harga dan dilakukan lelang kedua, baru ada rekanan yang melamar. Tak Cuma itu,  kendala lainnya adalah usulan dari puskesmas tidak terdapat di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Menanggapi beberapa item BMHP yang dikalim sejumlah puskesmas tidak diusulkan namun diadakan, Piraq menjelaskan,  semua pengadaan merujuk pada Rencana Usulan Kegiatan (RUK)  yang diajukan puskesmas.

“Jadi semua pengadaan yang dilakukan tahun ini berdasarkan RUK dari puskesmas tahun sebelumnya yakni  2020. Karena itu tidak ada item BMHP yang diadakan di luar RUK.  Sedangkan ada puskesmas yang mengklaim tidak mengusulkan alkohol tapi diadakan, itu berarti ada puskesmas lain yang mengusulkan, sehingga diadakan. Ada yang memang  mengusulkan alkohol swab, sedangkan alkhol cair dipakai puskesmas lain ” tukas Piraq  enteng dan menambahkan bahwa Dinkes hanya menginput RUK yang  disusun dan dikirim oleh tim perencanaan tingkat puskesmas (PTP). 

Dijelakan, saat ini sekitar 80% BMHP sudah ada di Dinas Kesehatan. BMHP ini dibawa dengan kapal fery yang sandar di Lewoleba, Rabu (29/9/21).  Bila tidak ada halangan, Kamis (30/9/21) akan diadakan pengecekan  dan setelah itu langsung didistribusikan ke puskesmas.

“Vendor maunya setelah pengadaan 100 % baru dikirim. Namun karena dibutuhkan kita desak untuk dikirim yang ada dulu. Sisanya akan menyusul,”tambah Piraq lagi.

Ia juga membatah bahwa  dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa dirinya tidak pernah mengintervensi Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK), Sino Petading.  Piraq, lagi-lagi menegaskan dirinya tidak pernah melakukan hal itu. Dirinya bekerja sesuai  tupoksi yang ada  selaku Kabid Yankes, dan juga Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sesuai SK yang ada padanya.

Sementara itu sejumlah Puskesmas melalui pesan WhatsApp kepada media ini mengaku belum menerima BMHP sebagaimana yang dijanjikan Kadis dalam pertemuan yang digelar Selasa, (28/9/21) lalu.  Mereka masih mengalami kekurangan sejumlah BMHP sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya. Salah seorang dokter yang tidak mau namanya disebutkan membenarkan pihak Puskesmas sudah melakukan pertemuan terkait sejumlah stok BMHP yang saat ini tidak tersedia di sejumlah puskesmas beberapa minggu belakangan ini.

“Ia pak untuk masalah ini sudah dilakukan pertemuan antara kepala puskesmas, penanggung jawab farmasi dengan kepala dinas bersama staf yang bertanggung jawab.  Tapi hasilnya kita tidak tahu,” kata salah seorang dokter sembari menjelaskan bahwa selama ini bila ada pasien yang membutuhkan penanganan dan BMHP –nya tidak ada maka pihaknya terpaksa merujuk pasien bersangkutan. Sementara ada pasien yang membeli sendiri BMHP di Apotek. Ia bahkan mengaku kalau sejak Januari lalu mereka tidak bisa melakukan pemeriksaan urin untuk tes kehamilan  karena ketiadan alat tes.

Seorang dokter lainnya yang juga engan menyebutkan namanya mengaku di puskesmas tempatnya bekerja juga mengalami kekurangan sejumlah BMHP. Misalnya untuk infus set karena saat ini kosong maka, mereka menggunakan infus anak-anak untuk orang dewasa. Untuk cairan infus, kasa mereka biasanya pinjam tahan dari apotik swasta. Dirinya mengaku bingung bila BMHP yang dipinjam dari apotik swasta juga habis.  Sementara untuk handscoen steril saat ini tidak tersedia. Karena itu mereka menggunakan    handscoen non steril.

“Waktu saya baru bertugas di Lembata pertama kali  saya baru tahu kalau direktur RSUD bisa belanja Alkes Dinkes. Itu salh satu contoh. Dan tim pengadaan  Alkes isinya  kepala-kepala dinas bidang non kesehatan. Ini waktu saya bertugas pertama di Lembata. Kalau sekarang mungkin sudah lain. Tapi kepala gudang obatnya tidak bisa kelola obat. Kabidnya juga sama. Kepala dinas kesehatannya bukan dokter manusia. Jadi rumitnya bertahap dari paling bawah sampai paling atas kacau semua. Kalau mau benahi, ya mulai dari Kadisnya dulu deh. Kalau bisa  pilih dokter manusia, jangan dokter hewan,” katanya melalui pesan whtasApp. (manskal)