Jakarta, Gagas Indonesia Satu
INILAH bentuk kepedulian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Flores Timur berkaitan dengan keikutsertaan guru-guru dalam proses seleksi menjadi abdi negara di seluruh wilayah kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Drs. Muhidin Demon Sabon, mewakili lembaga DPRD, dari fraksi Gerindra menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendibudristek ) berkaitan pelaksanaan guru menjadi ASN melalui PPPK.
Muhiddin ketika ditemui di Jakarta, Jumat ( 15 Oktober 2021) menjelaskan Dewan Perwakilan Rakyat Flores Timur memberikan perhatian serius kepada para guru yang mengabdikan dirinya menjadi pelayan pendidikan di masyarakat. Untuk itu ia rela datang ke Jakarta untuk memberikan rekomendasi tertulis kepada pemerintah melalui Mendikbudristek sehingga ikut memikirkan para guru honor yang sudah bertahun-tahun di lembaga pendidikan swasta. Ia menilai bahwa pemerintah selama ini hanya memberikan perhatian kepada guru yang mengabdi di sekolah negeri .
''Kami meminta agar Kemendibud tidak hanya perhatikan guru negeri saja tapi guru swasta yang mengabdi di wilayah itu. Intinya kami minta pemerintah memperbaiki proses pe.nerimaan guru ASN dalam kaitan pelaksanaan PPPK yang belum maksimal,'' kata Demon Sabon .
Muhidin Demon menceritakan ia menyampaikan rekomendasi itu secara tertulis kepada Rony, Staf Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Penddikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, di Senayan Jakarta, ( Kamis , 14 Oktober 2021).
Muhidin menyoal kuota sangat sedikit jumlah yang akan menjadi ASN sementara fakta lapangan masih banyak guru yang diperlukan, diangkat menjadi abdi negara di wilayah tersebut. Jumlah guru honor, mulai dari SD sampai dengan SMP mencapai angka 1.383 guru sementara kuota Flotim hanya 552 orang"Bahkan banyak guru berusia 50 ke atas yang belum diberikan perhatian, maka kita meminta periode ini guru honor dengan usia yang sudah lebih dari kepala lima diutamakan,'' katanya.
Mengenai kuota ASN guru dalam proses PPPK, Rony sebagai staf GTK Kemendibud Ristek mengatakan jumlah setiap wilayah di Indonesia yang akan diangkat menjadi ASN berdasarkan usulan dari daerah masing-masing.
Berkaitan dengan rekomendasi Muhidin berharap untuk program penerimaan guru lewat PPPK ke depan juga mengakomodasi permintaan para guru yang bekerja di PAUD dan TK sehingga bisa mendapat kesempatan menjadi ASN. Selain itu gurur honor di sekolah swasta termasuk tenaga tata usaha yang sudah bertahun-tahun menagbdi di dunia pendidikan.
Mengenai rekomendasi seperti ini pernah disampaikan oleh Pengurus Besar PGRI bahwa dalam penerimaan PPPK pemerintah perlu memikirkan usia dan waktu pengabdian guru honor tersebut. "Guru yang baru lulus kemudian mengajar sebaiknya tidak boleh disamakan dengan guru yang telah mengabdi selama vertahun-tahun,'' katanya.
Akankah pemerintah dalam hal ini Kemendibudristek mendengarkan keluhan para guru yang ada di Flores Timur, semoga rekomendasi ini memberikan kepastian bagi para guru yang selalu berharap menjadi abdi negara di negeri tercinta ini. *** Konradus R. Mangu
foto M. Demon, Rony dan staf Kemendibudristek
.jpeg)
0 Komentar