Unordered List

6/recent/ticker-posts

Manajemen Usaha Tingkatkan Kesejahteraan PMI

 








Larantuka, Gagas Indonesia Satu.com 

Larantuka - Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi UMKM Perindsutrian dan Perdagangan, Yohanis Lalang berharap agar manajemen usaha terus didorong agar usaha akan lebih baik menuju pendapatan yang lebih baik guna mendongkrak  tingkat kesejahteraan masyarakat umimnya dan pekerja migran Indonesia (PMI) khususnya. 


Harapan ini disampaikan Lalang, ketika memfasilitasi kegiatan Pelatihan Penguatan Manajemen Usaha dan Keuangan Komunitas Purna Migran, bertempat di Hotel Annisa Lewoleba, Kamis, 29 Juni 2022.


Kegiatan yang diselenggarakan Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) bekerja sama dengan Migrant Care dalam kemitraan Indonesia-Australia Menuju Masyarakat Inklusif (Inklusi) itu dihadiri 50 peserta dari kelompok usaha perempuan purna migran di wilayah Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi), perwakilan pemerintah desa,  kelompok usaha Ina Sayang, dan kelompok usaha difabel, Desa Dua Wutun, Kecamatan Nagawutun.


Lalang lebih jauh mengatakan, manajemen   usaha mesti terus didorong sehingga usaha akan lebih baik menuju pendapatan dan tingkat kesejahteraan pekerja yang lebih baik. Untuk itu proses belajar harus terus dilakukan sepanjang hayat termasuk kegiatan pelatihan penguatan manajemen usaha dan keuangan yang dilakukan hari ini.


Dikatakan, data dunia menyebutkan  literasi keuangan  secara nasional masih di angka 38,03 %  sementara disisi lain Inklusi keuangan sudah mencapai 80 % dan berharap bisa terus bergerak hingga mencapai 100% .






"Itu berarti ketersediaan akses pada semua lembaga keuangan atau perbankan cukup memadai dan sesuai kebutuhan  masyarakat, hanya saja   literasi keungan kita yang masih minim," Jelas Lalang.


Dalam kegiatan ini, peserta  banyak menyoroti koperasi yang melakukan penyitaan aset kepada nasabah yang dalam  perjalanan tidak mengembalikan pinjaman. Sementara disatu sisi peserta menilai koperasi tidak memiliki hak untuk  melakukan penyitaan  yang seharsunya menjadi kewenangan lembaga peradilan. Untuk itu, perwakilan pemerintah desa meminta kepada pihak Disperindag agar menggandeng koperasi guna melakukan sosialisasi di ditingkat desa agar adanya kesamaan pemahaman mengenai masalah dimaksud.


Mengenai kredit macet, Lalang mengatakan salah satu penyebabnya adalah budaya pesta adat yang sangat membebankan. Sementara pinjaman tidak digunakan sebagai modal usaha namun lebih untuk   kepentingan  konsumtif.


"Kebiasaan kita disini kalau ke koperasi/bank bisanya  mengajukan pinjaman dengan alasan untuk modal usaha. Tapi ketika sudah dapat pinjaman, malah digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumstif. Ini yang sering membuat kredit macet", jelas Lalang. 


Selain materi kegiatan, peserta juga memggelar diskusi kelompok terkait manajemen keuangan di kelompok usaha masing-masing. (*)

Posting Komentar

0 Komentar