Lewoleba , Gagas Indonesia Satu.com
Koordinator Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS), Mansetus Balawala meminta kepada masyarakat, terutama pekerja migran dan anggota keluarganya untuk memanfaatkan 23 ribu lebih kuota JKN gratis yang belum digunakan di Kabupaten Lembata. Untuk itu, ia menghimbau agar masyarakat bisa mendaftar secara mandiri atau melalui pemerintah desa.
Kendati meminta masyarakat untuk memanfaatkan kuota gratis, namun dia berharap agar pemerintah desa bisa memfasilitasi masyarakatnya untuk mendaftar secara massal.
"Mengharapakan masyarakat mendaftar secara mandiri agak sulit tetapi akan jauh lebih baik pemerintah desa yang melakukan pendaftaran dan mengurusnya secara massal. Peluang ini harus diambil dan menjadi capaian dari kegiatan kita hari ini," pinta Balawala ketika memandu diskusi terbatas tentang "Advokasi Perluasan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran" yang berlangsung di Hotel Annisa Lewoleba, Jumat, (16/6/2022).
Adapun yang tampil menjadi pemantik diskusi antara lain, Kepala Perwakilan BPJS Lembata, Alfonsius Dias, Philipus Lamadi dari Dinas Sosial KB dan Agnes dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Kepala Perwakilan BPJS Kesehatan Lembata menjelaskan, bahwa saat ini
sebanyak 23.014 kuota peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Lembata yang dibiayai pemerintah belum dimanfaatkan. Kuota yang lowong itu berasal dari dua segmen. Yakni, segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat yang bersumber dari APBN sebanyak 21.415 jiwa, dan segmen PBI daerah bersumber dari APBD II sebanyak 1.599 jiwa. Dijelaskan, total peserta JKN di Lembata adalah sebanyak 142.857 atau 101,25% dari total penduduk Lembata. Dari jumlah tersebut, terdapat 99.131 peserta PBI pusat, 10.960 peserta PBI daerah dan 21.402 peserta Pekerja Penerima Upah (PPU). Selebihnya adalah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 8.941 orang dan Bukan Pekerja (pensiunan) sebanyak 2.423 orang. Karena itu sebenarnya, semua penduduk Lembata sudah tercakupi sehingga Universal Health Coverage (UHC) kita tinggi. Yang jadi masalah adalah dari prosentasi kepesertaan yang tinggi itu, terdapat banyak sekali peserta yang non aktif yakni sebanyak 22.188 peserta. Paling banyak di antaranya adalah peserta PBI pusat yakni sebanyak 8.202 peserta. Sedangkan dari kelompok BP sebanyak 505 peserta. Karena itu sangat disayangkan bila kuota yang tersedia tidak digunakan. Bahakan bagi peserta JKN mandiri yang menunggak karena ketidakmampuan membayar bisa beralih menjadi pesrta yang pembiayaannya disediakan pemerintah, asalkan sebelumnya menjadi peserta JKN mandiri klas III.
Sementara Philipus Lamadi yang hadir mewakili Dinas Sosial dan KB mengatakan, banyaknya hambatan dalam proses pendataan peserta, mulai dari kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda sampai lambannya proses verifikasi dan validasi. Karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan semua petugas lapangan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk segera menuntaskan masalah ini.
Dikatakan, data yang ada pada Dinas Sosial Lembata, terdapat 30.013 KK miskin dengan jumlah jiwa mencapai 97.503 orang. Karena itu, ia juga mendorong masyarakat untuk mengambil kuota JKN gratis yang belum dimanfaatkan.
Sementara itu, Agnes yang hadir mewakili Kepala Dinas Nakertrans Lembata menjelaskan, untuk mendaftar sebagai peserta BPJS ketenaga kerjaan terdapat dua kanal yakni kanal BPJS ketenaga kerjaan dan kana Dinas
Periznan.
Sementara pada sesi diskusi, para peserta menilai besarnya kuota JKN gratis yang tidak dimanfaatkan masyarakat karena minimnya sosialisai. Karena itu perlu ada kerjasama dengan pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi.
Diskusi Advokasi Perluasan Jaminan Sosial ini digelar YKS, bekerja sama dengan Migrant Care dengan dukungan Inklusi. (*) Mansetus Balawala
.jpeg)
0 Komentar