Pemdes Sepakat Optimalkan Layanan Desbumi

 

Lewoleba, Gagas Indonesia Satu.com

 - Sejumlah Kepala Desa  di wilayah Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) yang berasal dari  Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata,  menyatakan komitmenya untuk mengoptimalkan layanan Desbumi di desanya masing-masing.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan review Desbumi yang digelar YKS di Hotel Annisa Lewoleba, Kamis (13/10). Pertemuan ini dilakukan YKS  bekerja sama dengan Migrant Care Jakarta dengan dukungan  Inklusi dan dihadiri oleh 52 orang peserta dari unsur pemdes, BPD dan komunitas perempuan pekerja migran purna.

Di awal pertemuan, Mansetus Balawala dari YKS terlebih dahulu memaparkan   sekilas materi mengenai latar masalah dan tujuan pembentukan Desbumi yang menyediakan berbagai layanan migrasi sebagai bentuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tingkat desa.

Balawala mengatakan pemerintah desa  dan kelembagaan desa sebagai representasi negara yang berhadapan langsung dengan masyarakat, sudah sepatutnya memberikan perhatian kepada masyarakat terutama  kaum marjinal termasuk PMI, untuk memperoleh hak-haknya,  baik pada fase pra keberangkatan, selama bekerja dan ketika kembali ke wilayah asalnya.  Bentuk perlindungan itu dapat dilakukan pemerintah desa dengan menjalankan setiap bentuk layanan migrasi sesuai mandat perdes yang sudah dimiliki desa bersangkutan. 

Untuk diketahui  terdapat enam desa yang menjadi locus program Desbumi di kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur. Ke-enam Desbumi itu telah  diresmikan sejak  30 Aguatus 2016 lalu oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) M. Hanif Dhakiri.

Dalam pengantar awalnya, Balawala menyampaikan gambaran tentang sejumlah  layanan migrasi yang harus dilakukan pemerintah desa sesuai mandat Perdes di masing -masing desa yakni. Pendataan terhadap PMI. Data tersebut  harus by name by address dan  terupdate. Ada juga layanan informasi, layanan penanganan kasus, konseling untuk  korban yang trauma karena tertimpa kasus, pemeriksaan kesehatan dan  layanan lainnya seperti suporting anggaran yang bersumber dari dana desa untuk pemberdayaan ekonomi pekerja migran purna.

" Ada kurang lebih sembilan jenis layanan di desa yang harus dilakukan sesuai mandat Perdes. Karena itu, untuk layanan yang belum atau kurang optimal perlu dioptimalkan sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja migran kita di tingkat desa.

Dalam sesi diskusi, peserta yang hadir sepakat untuk mengoptimalkan layanan Desbumi sesuai mandat Perdes. Herman, salah seorang peserta, secara tegas mendukung optimalisasi setiap layanan Desbumi yang  belum optimal untuk kebaikan pekerja migran.

Menurutnya,  PMI telah berkontibusi besar terhadap pembangunan di Lembata termasuk pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM). "Kita sepakat bahwa semua kita yang ada di tempat ini, SDM kita lebih baik karena kontribusi PMI. Untuk itu dengan SDM kita yang lebih baik ini, kita gunakan untuk membalas kebaikan PMI yang adalah keluarga kita juga dengan memberikan perlindungan terhadap mereka. Salah satunya membenahi layanan Desbumi di masing -masing desa yang ditetapkan menjadi locus program  Desbumi," tegas pria yang akrab disapa bule ini.

Selain pemerintah desa, BPD dan kominitas perempuan purna migran yang berasal dari enam Desbumi, pertemuan ini juga dihadiri pemerintah dan BPD dari enam desa yang direncanakan YKS menjadi  desa calon perluasan Desbumi. (Resty)