Setelah Paham Baru Punya Perhatian

 

Ile Ape, Gagas Indonesia Satu.com 

Adalah Lusia Barek, Sekretaris Desa (Sekdes) Lamatokan, Kecamatan Ile Ape Timur. Dia adalah perempuan  di Ile Ape Timur yang menduduki jabatan sebagai  sekretaris desa (Sekdes) sejak 2009 sampai saat ini. Sebelumya, Barek  adalah satu –satunya srikandi yang menjabat sebagai Sekdes, namun belum lama ini bertambah lagi seorang srikandi yang menduduki posisi yang sama di Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) Bao Lali Duli. 

Sejak awal  menjabat sebagai sekretaris desa, ia mengaku pemerintah desa tak sedikitpun memiliki perhatian terhadap kehidupan buruh migrant. Pada hal, sesungghnya dalam konteks Lembata terkhusus Ile Ape Timur, hampir semua masyarakat merupakan bagian dari buruh migran. Pasalnya, hampir setiap rumah ada anggota keluarga yang menjadi pekerja migran  terutama dengan Negara tujuan Malaysia Timur.

 “Sebagian besar masyarakat di desa ini (Desa Lamatokan) menggantungkan hidup pada remitansi yang dikirim keluarga dari Malaysia. Remitansi itu digunakan untuk aneka kebutuhan mulai dari kebutuhan makan minum,  biaya pendidikan anak, bangun rumah sampai ke urusan adat,” ujar Lusia. 

Meski sumbangsi pekerja migran di desa ini tergolong besar, namun perhatian pemerintah desa kala itu tidak menyentuh sama sekali soal kehidupan pekerja migran dan angota keluarganya. Sebagai contoh, ketika terjadi masalah dengan pekerja migran, pemerintah desa dan masyarakat, menganggap hal itu sebagai masalah pribadi. Karena itu tidak ada upaya sama sekali dari pemerintah desa. Tapi ketika di desa ada pembangunan fasilitas publik seperti rumah ibadah, pekerja  migran memiliki sumbangan yang besar ketika khabar pembangunan itu terdengar oleh mereka, atau mereka dikirimi proposal pembangunan oleh panitia.   

 

Begitupun dalam banyak hal, pekerja migran selalu memiliki perhatian terhadap masyarakat di wilayahnya. Sebut saja dalam peristiwa banjir bandang dan badai seroja tahun kemarin,  mereka memiliki sumbangan yang besar untuk warga yang terdampak.

 

Mulai Ada Perhatian

Meski kecil, demikian Barek, Pemerintah Desa Lamatokan kini mulai memiliki perhatian terhadap pekerja migrant dan anggota keluarganya. Hal ini dilakukan ketika pemerintah mulai memiliki  pemahaman yang lebih baik terekait pekerja migrant ketika  desanya menjadi salah satu dampingan Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) dalam program perlindungan pekerja migrant yang bermitra dengan Migrant Care Jakarta.

 

“Kami banyak mendapatkan pengutan kapasitas melalui berbagai kegaitan yang diselanggarakan YKS. Hal ini yang membangun kesadaran kami soal perlindungan terhadap pekerja migran dan anggota keluarganya. Apalagi sesunggguhnya  kami juga merupakan bagian dari pekerja migran itu sendiri. Meski bukan kami yang bekerja sebagai PMI tapi keluaraga kami banyak yang menjadi PMI,” jelas Barek.

 

Barek yang mengaku desanya telah memiliki  Perdes Perlindungan Pekerja Migran Nomor  4 tahun 2016 yang merupakan hasil kerja kolaboratif YKS, pemerintah desa dan berbagai pihak itu mulai memiliki perhatian terhadap pekerja migran dan anggota keluargnya di tingkat desa. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah desa demikian  Barek, yakni mendorong masyarakat migran yang mimiliki skill apapun untuk membentuk kelompok usaha yang nantinya didanai dengan dana desa melalui proposal yang diajukan kelompok.

 

“Dan itu kami  sudah lakukan, termasuk  mengalokasikan dana desa untuk mendukung usaha yang dijalankan komunitas perempuan pekerja migran purna senilai Rp . 2.800.000. Karena bencana banjir kemarin dan warga desa sempat mengungsi, maka untuk tahun 2022 ini pemerintah desa hanya mensuport sebatas operasional kelompok. Kami juga selalu minta agar produk kelompok yang dihasilkan di bawa juga ke kantor desa, biar pemerintah desa tahu dan bisa membuat intervensi anggaran untuk mensuport,”turut  Barek.

 

Diakhir perbincangan, Barek mengharapkan  satu hal yang urgen yang harus  dilakukan pemerintah kabupaten adalah mendekatkan layanan dokumen keimigrasian seperti paspor untuk masyarakat Lembata yang hendak  bermigrasi. Kantor imigrasi yang ada saat ini terlalu jauh untuk diakses masyarakat Lembata. Bila layanan dokumen didekatkan kepada masyarakat maka akan menekan migrasi yang dilakukan secara illegal tanpa dokumen. Untuk itu, kiranya program INKLUSI yang merupakan kemitraan pemerintah Australia dan Indonesia ini dapat memperkuat dan lebih banyak lagi mendorong  perubahan yang berkaitan dengan isu perlindungan pekerja migran dan masyarakat rentan lainnya. (Floresty)