YKS Gelar Training Peningkatan Skill Advokasi Kebijakan Publik

 

Lewoleba, Gagas Indonesia Satu.com 

Untuk meningkatkan skill advokasi  bagi komunitas pekerja migran  dalam memperjuangkan hak-haknya,  Yayasan Kesehatan untuk Semua (YKS) menggelar  “Training Peningkatan Skill Advokasi Kebijakan Publik, Perencanaan Pembangunan dan Tata Kelola Migrasi Aman” yang dilangsungkan Sabtu (20/5- 2023)  di Hotel Annisa  Lewoleba.

Dalam pengantar pembuka, Direktur YKS, Mansetus Balawala  mengatakan berbicara tentang advokasi kebijakan, maka sesungguhnya kita berbicara tentang pembelaan terhadap  hak dan kepentingan pubik, karena dalam konteks advokasi kebijakan, yang diperjuangkan adalah kepentingan masyarakat. Karena itu, menjadi  pelaku advokasi tidak saja memiliki pengetahuan dan pemahmaan tentang advokasi semata,  tetapi lebih dari itu harus memiliki skill atau keterampilan dalam beradvokasi.  Hal ini penting karena dalam program INKLUSI yang sedang dilakukan YKS bermitra dengan Migrant Care Jakarta, terdapat  dua hal yang menjadi focus  program yakni pemberdayaan ekonomi perempuan purna migran dan juga advokasi kebijakan terkait perlidungan pekerja migran di Kabupaten Lembata. Karena itu, Balawala mengharapkan  agar peserta yang hadir mewakili komunitas maupun pemerintah desa di masing-masing wilayah Desbumi  untuk lebih aktif mengikuti kegiatan agar apa yang didapatkan menjadi bekal dalam melakukan advokasi kebijakan ke depannya.

“ Lembata saat ini sudah memiliki Perda 20 Tahun 2015 tentang Perlindungan PMI Asal Kabupaten Lembata. Namun demikian, Perda yang diperjuangkan saat ini masih merujuk pada UU 39 Tahun 2004. Sementara saat ini UU 39 Tahun 2004 sudah diamandemen dan diganti dengan UU 18/2017 , karena itu kita punya pekjerjaan rumah untuk mendorong agar Perda 20 tahun 2015 direvisi Kembali dengan semangat Undang-Undang 18 tahun 2017,” kata Balawala.

Sementara itu, Piter Bala Wukak  yang tampil memfasilitasi kegiatan ini lebih banyak mengeksplor pengalaman lapangan ketika mengadvokasi sejumlah kasus,  baik semasa mahasiswa di Makasar maupun ketika mengadvokasi berbagai masalah di Kabupaten Lembata seperti rencana tambang emas pada masa kepemimpinan Bupati Andreas Duli Manuk. 

Piter mengatakan, biasanya terdapat kebijakan yang lahir dari sebuah masalah dan juga kebijakan yang telah ada sebelumnya namun   kebijakan tersebut tidak berpihak pada masyarakat  sehingga perlu diadvokasi. Di Lembata  misalnya setiap anak yang lahir dalam kondisi stunting menjadi kegelisahan bersama  dan karena itu bisa diadvokasi.

Piter berharap agar  setelah dari kegiatan ini,  peserta bisa mendampingi masyarakat untuk melakukan advokasi di tingkat desa terkait isu pekerja migran atau masalah lain yang dihadapi masyarakat.  “Jadi jangan bermimpi yang tinggi-tinggi dulu untuk melakukan advokasi di tingkat kabupaten,” paparnya.

Menjawab pertanyaan peserta, Daminaus Lelangonen soal  tantangan  melakukan advokasi  bila masalah yang diadvokasi itu berhadapan dengan pengaruh  besar di belakang layar, Piter mengatakan mengadvokasi suatu kasus harus  berjaringan dengan banyak stakeholder yang memberikan dukungan.

Untuk membantu peserta memahmi Advokasi Kebijakan,  Saverrapal Corvandus Sakeng  dari YKS  menganalogikan  advokasi kebijakan ibarat  seorang pemuda yang jatuh cinta pada seorang gadis dan berupaya untuk menjadikannya sebegai isteri. Awalnya pemuda itu tentu saja mengirim salam atau surat melalui orang lain kepada gadis yang  disukai pemuda bersangkutan. Dia tentu melakukan loby-loby agar orang yang dipercayakan membawa pesan bisa menyampaikan gadis yang dinaksir agar mau dengan pemuda bersangkutan. Begitu halnya dengan melakukan advokasi kebijakan dibutuhkan strategi tertentu agar apa yang diperjuangkan tercapai.

Untuk diketahui kegiatan ini merupakan Kerjasama YKS dan Migrant Care  Jakarta dibawah payung Program INKLUSI.  Program INKLUSI sendiri merupakan program kemitraan Australia dan Indonesia dalam memberdayakan masyarakat menuju masyarakat inklusif. (Floresty)