Pemerintah melalui Kementerian
Kesehatan RI telah mengganti anggaran untuk pemberian biskuit dan susu kotak
menjadi pemberian produk protein hewani dalam rangka mempercepat penurunan
stunting di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante S.
Harbuwono, dalam diskusi memperingati Hari Keluarga Nasional ke-30 yang digelar
Forum Merdeka Barat 9, Senin, 26 Juni 2023.
"Anggaran untuk pembelian susu dan biskuit sekarang
sudah tidak ada lagi. Jadi untuk semua posyandu, anggarannya adalah untuk
memberi produk makanan protein hewani kepada anak-anak di seluruh Indonesia.
Itu kita kerjakan sama di semua posyandu," ungkap Dante.
Menurut Dante, perubahan alokasi anggaran untuk pemberian
produk makanan protein hewani kepada anak-anak di Indonesia dilakukan setelah
melewati sejumlah kajian dengan menggandeng beberapa pihak terkait.
Hasil kajian tersebut mengerucut pada efek positif yang
didapatkan dari pemberian makanan tambahan dalam bentuk protein hewani
dibandingkan biskuit dan susu kotak.
"Jadi, ini saat melakukan strategi ini kita kumpulkan
dari para ahli, universitas, organisasi, perhimpunan dan sebagainya. Hal
tersebut dilakukan supaya kita terbiasa mendapatkan modul yang baik dan akurat.
Ternyata setelah kita lakukan diskusi, yang memberikan efek yang paling baik
bukanlah memberikan makanan tambahan dalam bentuk biskuit dan makanan dalam
bentuk susu kota tadi, tetapi dalam bentuk protein hewani," ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan dua strategi
pendekatan dalam rangka percepatan penurunan stunting di Indonesia, yakni
pendekatan spesifik dan pendekatan sensitif.
"Pendekatan spesifik berkaitan dengan pemberian makanan
tambahan pada anak-anak, kemudian mencegah anak-anak menjadi sakit, dan
sebagainya," pungkas Dante.
Sementara itu, pendekatan sensitif, demikian Dante, lebih
berkaitan dengan faktor-faktor yang berada di lingkungan daerah setempat.
"Misalnya, kemiskinan, sanitasi yang baik, kemudian
masalah budaya setempat," lanjutnya.
Menurut Dante, optimalisasi kedua pendekatan tersebut
menuntut kolaborasi lintas komponen, khususnya antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
Misalnya, pendekatan spesifik sudah dilakukan dengan
memberikan makanan tambahan, tetapi pendekatan sensitifnya itu tidak dilakukan.
"Ini memang butuh komitmen tidak hanya dari pemerintah
pusat secara eksklusif tetapi juga peran pemerintah daerah," tegasnya.
Kemenkes lakukan sejumlah terobosan
Lebih lanjut Dante menguraikan, saat ini Kemenkes juga telah
melakukan sejumlah terobosan dalam rangka percepatan penurunan stunting di
Indonesia, salah satunya adalah deteksi stunting sejak dini.
Hal tersebut sejalan dengan tema "Menuju Keluarga Bebas
Stunting, Indonesia Maju" yang diusung BKKBN dalam mempercepat penurunan
stunting di Tanah Air.
"Kita melakukan deteksi stunting tidak pada saat bayi
itu sudah ditimbang, tetapi jauh sebelum itu kita telah melakukan
pendekatan," katanya.
"Misalnya pembagian tablet zat besi pada remaja putri,
karena secara teori stunting ini lahir dari kekurangan zat besi pada ibu-ibu saat
kehamilan," lanjutnya.
Selain itu, Kemenkes RI juga melakukan pembagian alat
pemindai ultrasonografi (USG) di hampir 52% puskesmas di seluruh Indonesia.
"Kenapa kita lakukan pembagian ultrasonografi?
Dokter-dokter ini nanti akan bisa melakukan USG pada ibu-ibu hamil, kemudian
diukur lingkar kepala janin di dalam rahim ibu," kata Dante.
"Apakah lingkar kepala janin sesuai dengan umur
kehamilan? kalau nanti ternyata angkanya kecil, terindikasi tidak berkembang
dengan baik, maka harus dilakukan pemberian kalori yang cukup, energi dan gizi
yang cukup pada ibu-ibu tersebut sehingga tubuh janinnya menjadi lebih
baik," lanjutnya.
Kemenkes RI juga membagikan perangkat antropometri, alat
untuk menimbang dan mengukur tinggi badan yang baik dan berstandar WHO di
posyandu-posyandu seluruh Indonesia.
Di sisi lain, lanjut Dante, revitalisasi posyandu juga
menjadi hal urgent yang harus
dilakukan dalam rangka mempercepat penurunan stunting.
"Program posyandu menjadi program yang tidak hanya
berlaku pada saat tanggalnya sebulan sekali, tetapi posyandu itu akan hadir
setiap hari di tengah masyarakat. Tidak dalam bentuk kegiatan yang berkumpul
secara berkala, tetapi kader-kadernya datang ke masyarakat untuk evaluasi
secara langsung kepada masyarakat," jelasnya. (*Konrad Mangu)
Postingan
0 Komentar