Sejumlah massa yang terhimpun dalam Solidaritas Mewakili Rakyat Kabupaten Tolikara, Jumat (22/9) menggelar aksi demo di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka, Jakarta.
Massa lain yang menamakan diri Solidaritas Mewakili Rakyat Kabupaten Tolikara yang menggelar aksi demo di depan kantor Kemendagri menolak pencalonan kembali Marthen Kogoya, SH, MAP sebagai Penjabat Bupati Tolikara Oktober 2023.
Dalam spanduk yang dibentangkan menyebut ada sejumlah dasar penolakan Solidatitas Mewakili Rakyat Kabupaten Tolikara terkait perpanjangan masa tugas Penjabat Bupati Marthen Kogoya. Pertama, Marthen dinilai menghapus biaya pemondokan mahasiswa.
Kedua, Penjabat Bupati Marthen Kogoya memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) Tolikara melakukan pemotongan dana desa setiap desa sebesar Rp. 20 juta.
Ketiga, Marthen juga disebut terlambat memproses bantuan akhir studi mahasiswa karena sebuk melakukan pergantian jabatan dengan memberikan nota dinas bernuansa KK dan tanpa alasan jelas.
Keempat, selama masa kepemimpinan Penjabat Bupati Marthen Kogoya terjadi tiga kali peristiwa pembunuhan (di Tolikara) dan tidak mampu menyelesaikan persoalan itu
Kelima, dengan langkah-langkah kabijakan yang diambil selama ini sesuai poin-poin di atas dan bila Marthen Kogoya ditunjuk kembali sebagai Penjabat Bupati Tolikara akan membuat kondisi keamanan daerah semakin tidak kondusif.
Sedangkan massa Solidaritas Mewakili Rakyat Kabupaten Tolikara dalam spanduknya mengatakan menolak pencalonan kembali Marthen sebagai Penjabat Bupati Tolikara periode Oktober 2023 hingga Oktober 2024.
Massa beralasan, Marthen terlambat memproses bantuan studi akhir (mahasiswa asal Tolikara) dan menghilangkan bantuan pemondokan (mahasiswa) karena sibuk melakukan pergantian jabatan dengan memberikan nota dinas bernuansa kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) tanpa alasan jelas.
"Selama masa kepemimpinan Penjabat Bupati Tolikara Marthen Kogoya telah terjadi peristiwa pembunuhan dan tidak mampu menyelesaikan persoalan. Terjadi pemotongan dana desa dan kurangnya pengawasan dalam realisasi dana desa ke lapangan (masyarakat)," ujar massa dalam spanduk itu. (*)
Massa yang terhimpun dalam Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Pelajar Tolikara Se-Jawa Bali Kota Studi Jakarta saat menggelar aksi demo di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Jumat (22/9). Foto: Istimewa
.jpeg)
0 Komentar