Tangerang, Gagas Indonesia Satu.com
Anggota DPRD Fraksi PDIP, Kabupaten Tangerang, Lisiawati Lase mengatakan dua hal penting menjadi tantangan yakni soal tingkat kepuasan pelayanan masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang masih sangat kurang. Selain itu dalam bidang pendidikan masih terbatasnya jumlah gedung SMA dan SMK Negeri di Kab. Tangerang.
‘’Aspirasi ini telah ditampung dan saat ini sedang diperjuangkan. Pembenahan dalam pengurusan BPJS dan pelayanan pendidikan khususnya sarana gedung sekolah menjadi tantangan sebagai anggota DPR,’’ jelas Lisiawati Lase, saat ditemui di Tangerang, Sabtu ( 2 Desember 2023).-
Fakta di lapangan menunjukkan sejumlah masyarakat yang tidak mengaktifkan BPJS kesehatan. Buktinya ketika warga itu mengalami sakit dicermati ternyata warga tidak melakukan pembayaran BPJS kesehatan selama ini. “Pada hal ketika masa reses kita selalu menganjurkan warga masyarakat untuk selalu tertib membayar BPJS,’’jelas Lisiawati.
Di bidang pendidikan, lanjut ibu dua anak ini jumlah murid SMP di wilayah Tangerang khususnya konstituen Kutabumi, Rajeg dan Sindanglaya jumlah murid SMP mencapai angka 12.000 anak sementara jumlah SMA dan SMK Negeri tidak dapat menampung jumlah anak-anak tersebut. Dari jumlah tersebut hanya tertampung 7000 anak lulusan dari SMP. Artinya sisa murid sekitar 5000 itu terpaksa masuk di sekolah swasta yang biayanya tentu sangat mahal yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh orantua murid.
Ia menyebut ke depan diperlukan penambahan jumlah SMA dan SMK Negeri di setiap kecamatan sehingga bisa menampung siswa –siswi yang menyelesaikan pendidikan di jenjang SMP. Dikatakan, setiap kecamatan harus ada dua atau tiga jenjang SMA dan SMK Negeri sehingga bisa menampung anak yang hendak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
Solusi untuk mengatasi tantangan BPJS. Lisiawati berharap untuk rutin membayar BPJS setiap bulan. Dengan demikian tidak mengalami kesulitan pada saat harus menggunakan BPJS.
Sementara itu soal kekurangan gedung sekolah (SMA dan SMK) pihaknya sudah berkoordinasi dengan anggota DPR Provinsi untuk memberikan perhatian ini lebih serius. Ia menyebutkan kewenangan untuk mengatur pendidikan jenjang SMA dan SMK adalah kewenangan pemerintah provinsi. “Kalau soal anggaran sudah dibicarakan untuk mengatasi soal kekurangan gedung sekolah,’’ kata Lisiawati Lase.
Lisiawati menjadi anggota DPR Kab. Tangerang sejak empat tahun, dua bulan. Dua tahun pertama Lisiawati membidangi Komisi III yang membawahi Pendapatan Asli daerah (PAD) dan dua tahun kedua, Lisiawati menjadi anggota Komisi II yang membidangi dunia pendidikan. Artinya problematika soal pendidikan menjadi perhatian anggota DPR Kab Tangerang ini. **
Konradus R. Mangu
Keterangan foto: Lisiawati Lase, menyebut dua tantangan yang dihadapi saat ini.
.jpeg)
0 Komentar